Waspada Sedia Nikah Sirri dan Lelang Perawan

Kementrian Agama (Kemenag) serta Kementrian dan Perlindungan Anak (PP-PA) menentang keras aplikasi berslogan "Mengubah Zina Menjadi Ibadah" itu.

Peneliti Keagamaan Balitbang-Diklat Kemenag Abdul Jamil Wahab sangat menyayangkan deklarasi program nikah siri dan lelang keperawanan itu. "Yang saya sayangkan itu deklarasi dilakukan di Gedung Juang (Menteng). Gedung yang sangat bersejarah". Jamil menuturkan, program nikah siri maupun lelang keperawanan oleh Partai Ponsel itu menyalahi UU I/1974 tentang Perkawinan. Dia berharap polisi harus bertindak tegas mencegah program nikah sirri dan lelang keperawanan yang di promosikan secara online itu. Termasuk Kementrian Kominfo harus segera bergerak memblokir website maupun aplikasinya.

Dia menuturkan, di era kehidupan bernegara seperti sekarang, pelaksanaan nikah siri sudah tidak relevan lagi. "Nikah siri itu adalah praktik pernikahan zaman dahulu. Sebelum ada negara dan perundang-undangan". Ketika sekarang kegiatan pernikahan sudah dilakukan pencatatan oleh pemerintah, maka masyarakat harus mengikuti ketentuan hukumnya.

Menurut Jamil, praktik nikah siri maupun kawin kontrak berpotensi menjadi praktik prostitusi terselubung. Selain itu, nikah yang tidak dicatat dalam catatan negara tersebut juga berpotensi merugikan pasangan maupun nanti jika sudah dikaruniai anak. Dia menegaskan, pernikahan itu kegiatan sakral dan tujuannya untuk membangun bahtera rumah tangga.

Dia menegaskan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perlindungan. Kedepan jauh lebih banyak potensi masalah. Dia menegaskan prinsip hukum islam itu menghindari masalah. "Sedangkan nikah siri itu berpotensi membuat masalah".

Sementara itu Kementrian PP-PA menyebut program lelang keperawanan dan kawin kontrak adalah bentuk eksploitasi kaum perempuan. Dalam keterangan tertulis, Mentri PP-PA Yohana Yembise menegaskan pemerintah menentang keras praktik lelang keperawanan dan kawin kontrak yang dipromosikan nikahsirri.com.

Dia menuturkan program yang diluncurkan oleh Partai Ponsel itu dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan. Caranya adalah melelang keperawanan kepada pria berduit. Selain itu juga menawarkan program kawin kontrak atau nikah siri untuk para janda. "Ada iming-iming penghasilan ratusan juta jika mengikuti program ini".

Yohana juga meminta Kementrian Kominfo untuk segera menindak website nikahsirri.com penyebar informasi kawin kontrak dan lelang keperawanan itu. Dia menegaskan masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan program yang ditawarkan Partai Ponsel itu telah merendahkan martabat kaum perempuan.

Ketua umum Parta Ponsel Aris Wahyudi menuturkan tidak benar jika gagasannya itu disebut prostitusi terselubung. Dia menuturkan bahwa programnya itu berupaya mempertemukan kedua belah pihak. Setelah itu proses pernikahan dilakukan sesuai dengan ketentuan agama islam.

Dia mengatakan, saat ini sudah ada beberapa orang yang mendaftar sebagai mitra. Mitra ini adalah orang yang siap dinikahi secara siri maupun dilelang keperawanannya. "Misalnya ada mahasiswi yang kesulitan keuangan. Padahal ada yang nganggur pada dirinya. Itu kita bisa fasilitasi". Dia menyakini programnya ini bukan sebuah pelanggaran hukum.

Partai Ponsel mendeklarasikan dan mulai promosi program nikah siri dan lelang keperawanan sejak 19 September lalu. Promosi dilakukan di Gedung Juang Menteng, Jakarta Pusat. Aris mengakui bahwa istilah lelang keperawanan memang belum lazim, tetapi dimasyarakat Jawa ada istila bukak klambu yang hampir sama dengan prose lelang keperawanan.

Bagaimana menurut anda?